Sudah hampir dua tahun tinggal di pengungsian, puluhan penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki mendatangi DPRD Flores Timur untuk menuntut satu hal yang tak kunjung jelas.
Kapan hunian tetap (huntap) mereka dibangun?
Mereka datang ke Bale Glekat, Senin, 12 Oktober 2026, bukan untuk marah-marah. Mereka hanya ingin didengar.
Rombongan penyintas dari enam desa terdampak itu didampingi JPIC SVD Ende, sivitas akademika ITFK Ledalero, Truk-F, dan GMNI Flores Timur.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan pukul 10.30 WITA molor hingga pukul 12.00 WITA. Sementara penyintas menunggu di teras gedung dewan.
“Tolong bukakan pintu untuk mendengarkan rakyatmu, penyintas. Kami tidak mengganggu, kami datang menyampaikan curahan hati,” seru Pater Vande Raring SVD di depan pintu Bale Glekat yang masih tertutup.
Di dalam ruang sidang, suara penyintas justru dibatasi
Ketua Komisi I DPRD, Andy Liwun, hanya memberi waktu 5 menit untuk tiap perwakilan penyintas.
Saat Adrian Mbaji, perwakilan penyintas, belum selesai bicara soal krisis air di hunian sementara (huntara), mikrofonnya dipotong.
“Orang belum omong habis, kok dipotong?” protes Labi Luon, penyintas yang hadir.
“Seharusnya ini kesempatan mereka (legislator) memasang indera pendengar untuk mendengarkan kita bicara,” tandasnya.
Apa yang hendak mereka sampaikan memang mendesak
Romo Pey Hurit yang tinggal dua minggu bersama pengungsi menceritakan kondisi huntara yang memprihatinkan.
Sumur bor 20 meter mengeluarkan air keruh, berlumpur dan berbau. Septic tank meluap. Ancaman banjir dan longsor mengintai.
Belum lagi akses jalan keluar-masuk huntara sempat diblokir pemilik lahan karena konflik perjanjian dengan pemerintah.
“Kami tidak bisa konsumsi sama sekali, syukur ada yang mampu beli air, tetapi yang tidak mampu ini bagaimana,” kata Adrian.
Maria Hayon, pengungsi mandiri dari Dusun Kampung Baru dan Podor, Desa Boru, juga mengeluh dana tunggu hunian (DTH) mereka digugurkan, padahal mereka juga korban.
“Hasil yang dilihat adalah masalah ini terus berlarut-larut karena pemerintah seolah-olah masa bodoh, kurang peduli dengan nasib saudara-saudara penyintas. Membiarkan kurang lebih dua tahun, bulan November ini persis dua tahun,” ujar Romo Pey.
Sejak erupsi besar 3 November 2024, sebanyak 10.295 warga kehilangan rumah dan mata pencaharian. Kebun rusak karena abu, roda ekonomi putus, penyakit datang.
Di sisi lain, Asisten I Setda Flores Timur, Jack Arakian, membantah pemerintah masa bodoh. Ia beralasan proses huntap panjang dan melibatkan pemerintah pusat.
Pemkab, kata dia, telah menyiapkan tiga lahan: Kuhe 5 hektare, Todo 24 hektare, dan Walang 22 hektare untuk 2.700 unit rumah, plus skema huntap mandiri dari BNPB.
Menanggapi itu, Anggota DPRD Kusno Wada meminta pemerintah tidak lagi mengubah-ubah lokasi.
“Kalau lahannya sudah dipastikan di Todo, Kuhe, dan Walang, maka jangan ubah-ubah lagi,” kata Kusno.
Bagi penyintas, janji lahan dan tahapan birokrasi tidak bisa dimakan. Yang mereka butuhkan adalah kepastian kapan mereka bisa pulang, bukan sebagai pengungsi, tapi sebagai warga yang punya rumah.*
Penulis: Sutomo Hurint I Editor: Tata Shinto
