Sejak Juni 2026, hidup warga Kelurahan Ritaebang, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur berubah. Bukan karena musim, tapi karena keran-keran air mereka berhenti mengalir.
Pantauan Kaddes.net pada Minggu, 25 Oktober 2026, di Lingkungan Ritaebang I dan II, potret itu begitu getir.
Emak-emak, bapak-bapak, hingga anak-anak duduk sambil menenteng jerigen kosong untuk pergi mencari air di kran-kran lain.
Di depan mereka, ember-ember kecil mengantre. Keran dibuka, air hanya keluar sekitar lima menit dengan aliran sekecil lidi. Setelah itu, mati.
Sudah empat bulan lebih krisis ini berlangsung.
“Warga sudah lapor ke pengelola air, sudah ke kelurahan. Jawabannya selalu sama, yakni masih dalam proses pembenahan,” kata Maxi Werang, warga Ritaebang.
Membeli Air yang Seharusnya Mengalir
Di tengah kemarau, warga kini harus membeli air dari pihak ketiga. Harganya mencekik leher. Rp. 25 ribu per drum. Rp50 ribu untuk tiga drum.
Dalam sebulan, satu keluarga bisa habis Rp. 500 ribu hanya untuk air bersih. Untuk minum, masak, mandi, dan cuci.
Ironisnya, beban itu belum selesai. Setiap rumah tetap wajib membayar iuran tahunan Rp120 ribu kepada pengelola air.
“Warga mempertanyakan transparansi penggunaan dana tersebut. Bayar tetap jalan, pelayanan malah semakin buruk,” ungkap Maxi.
Pertanyaan itu makin tajam ketika ia melihat ketimpangan. Di beberapa titik di Lingkungan Augelarang, air justru mengalir deras, bahkan melimpah.
Sementara di Lingkungan I dan II, warga harus berebut tetesan.
“Mengapa ada wilayah yang mendapat pasokan cukup, sementara kami harus membeli air dengan harga mencekik?” tanya Maxi lirih.
Sumur Bor Belum Dimanfaatkan
Agustus lalu, sempat ada secercah harapan. Pihak ketiga membiayai pembangunan sumur bor di Lingkungan Augelarang.
Sumur sudah jadi, kedalaman 20 meter. Tapi harapan itu kembali kering. Hingga kini sumur tak bisa dipakai karena meteran listrik dan tandon air tak kunjung dibeli. Warga menduga sisa dana pembangunan raib.
Sekretaris Lurah Ritaebang, Marselinus Madopain Tukan, kepada tim Kaddes.net menjelaskan, anggaran pengeboran memang besar.
“Biaya bor dan belanja awal 40 juta. Biaya angkut mesin dan material bor Lembata-Solor PP Rp.11 juta. Pemasangan meteran listrik dengan daya 2.200 kWh Rp. 4,7 juta. Sedangkan dana yang kami terima dari pihak ketiga hanya 60 juta,” jelasnya.
Menurut Marselinus, meteran sumur bor sebenarnya sudah ada, tapi terkendala jaringan pipa.
“Jadi kami masih mencari bantuan lagi agar bisa melayani masyarakat. Kalaupun tidak dapat bantuan lagi, kami akan menanti perbaikan jaringan air dengan dana pembangunan kelurahan tahun 2026. Baru pipa lama bisa dipakai untuk sumur bor,” katanya.
Sementara menunggu bantuan itu datang, warga Ritaebang masih harus duduk berderet setiap sore, menanti air yang hanya menetes lima menit.
Bagi mereka, air bukan lagi soal bersih atau tidak. Tapi soal bertahan hidup.
Penulis: Sutomo Hurint I Editor: Tata Shinto
