Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meminta Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menyiapkan lahan agar pembangunan Sekolah Rakyat segera di mulai di wilayah lainya di NTT.
Permintaan ini, disampaikannya usai meninjau langsung lokasi pembangunan sekolah di Jalan Tilong Dam, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang pada Minggu, 31 Mei 2026.
“Saya berharap, Insya Allah di bawah koordinasi Pak Gubernur banyak lagi Kabupaten Kota, bekerja keras untuk menghadirkan lahan yang layak untuk segera dibangun,” tutur Saifullah.
Saifullah menjelaskan sebelum dibangun harus dipastikan seluruh aspek teknis pembangunan telah dihitung. Mulai dari ketersediaan air, pasokan listrik, hingga mitigasi risiko bencana.
“Sebelum dibangun sudah dihitung semua bagaimana daya dukung airnya, bagaimana keamanannya dari bencana. Pasokan listrik sudah siap, semua sudah dihitung dan menjadi bagian dari kriteria,” katanya.
Ia menjelaskan program Sekolah Rakyat merupakan intervensi pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan.
Program ini, kata Saifullah Yusuf, merupakan hadiah dari Presiden Prabowo Subianto bagi kelompok masyarakat miskin ekstrem sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Ini adalah hadiah. Program ini adalah persembahan Presiden Prabowo Subianto untuk keluarga paling tidak mampu dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan dan menghasilkan generasi emas 2045,” katanya.
Sementara itu, Gubernur NTT Melki Laka Lena menyatakan Pemerintah Provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan Kota lain di NTT untuk mempercepat penyediaan lahan bagi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan bupati dan wali kota se-NTT yang belum mendapatkan program Sekolah Rakyat sehingga bisa cepat menyelesaikan urusan lahannya dan segera mengajukan ke Kementerian Sosial agar segera dibangun,” ujarnya.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat yang merupakan Program Prioritas Nasional Bidang Pendidikan ini, untuk NTT baru dibangun di satu Kabupaten yakni Kabupaten Kupang.
Progres pembangunan sudah mencapai 75 persen dan ditargetkan akan beroperasi pada bulan Juli 2026 mendatang.
Sedangkan, 20 Kabupaten dan 1 Kota lainnya di NTT belum siap menerima program karena belum menyiapkan lahan.*
Penulis: Sutomo Hurint I Editor: Tata Shinto
