Pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berkomitmen menertipkan penggunaan kontainer subsidi.
Langkah penertiban ini diambil, menyusul penemuan fakta lapangan bahwa kontainer bersubsidi lebih banyak digunakan oleh pengusaha besar ketimbang pengusaha kecil dan menengah.
“Fakta di lapangan, kontainer subsidi lebih banyak digunakan oleh pengusaha besar tanpa transparansi yang jelas,” ungkap H. Muhamad Nasir, S.Sos, Wakil Bupati Kabupaten Lembata kepada Kaddes.net, Kamis,4 Juni 2026 di ruang kerjanya.
Nasir menjelaskan secara regulasi para pengusaha yang menggunakan kontainer subsidi wajib memberikan informasi transparan mengenai jenis muatan dan harga jual.
“Selisih harganya jauh. Kontainer subsidi hanya Rp 8,5 juta, sementara kontainer reguler bisa mencapai Rp.19 juta,” papar Nasir.
Ia menilai, ketidakjelasan pemanfaatan kontainer subsidi berpotensi merugikan masyarakat kecil seperti pelaku UMKM, Koperasi, BUMDes dan distributor kecil lainnya.
“Sebab itu, Pemkab Lembata berkomitmen menertibkan penggunaan kontainer subsidi agar sesuai peruntukan,” tegas Nasir.
Langkah ini, menurut Nasir demi mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM Lokal, membuka akses pasar bagi produk lokal, meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
“Agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” tegas Nasir. *
Penulis: Sutomo Hurint I Editor: Tata Shinto
