Pabrik Es Nangahure Sikka Rusak–‘Nelayan Menjerit, Dinas Perikanan dinilai Gagal Kelola’

Kondisi Pabrik Es di Nangahure, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat

Es Balok menjadi salah satu kebutuhan nelayan dalam menjamin kualitas hasil perikanan tangkap di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Di Kabupaten Sikka, terdapat 4 unit pabrik es milik Dinas Perikanan setempat yang tersebar di Desa Nangahale Kecamatan Talibura, TPI Alok, TPI Paga dan Pabrik Es Nangahure. 

Ironisnya, saat ini, keempat pabrik es tersebut dalam kondisi mati enggan hidup tak mau alias rusak sedang hingga rusak berat. 

Salah satunya Pabrik Es Nangahure yang berada di pinggir Pantai Nangahure, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat. 

Pabrik es yang dibangun Pemkab Sikka tahun 2022 dengan anggaran Rp 1,3 Miliyar dan mulai berproduksi pada tahun 2023 kini dalam kondisi rusak berat. 

Dampaknya, para nelayan maupun pedagang ikan kesulitan mendapatkan pasokan es batu untuk mempertahankan kualitas ikan hasil tangkapan. 

Aktivitas salah satu nelayan di kampung Wuring dengan kondisi pasokan es batu terbatas

“Kami biasanya ambil es balok di Pabrik Nangahure milik Dinas Perikanan Sikka. Tapi sekarang tidak lagi karena rusak sudah sejak lama,” ungkap Andi salah satu nelayan Kampung Wuring Tengah, Kelurahan Wolomarang, Selasa 5 April 2026.

Menurut Andi, keberadaan pabrik es milik Dinas Perikanan sangat membantu para nelayan dengan harga terjangkau sebesar Rp 15 ribu perbalok dan Rp 17 ribu es parut. Namun kini mereka terpaksa mencari di rumah warga yang menjual dalam kemasan plastik berukuran kecil. 

“Kami kesulitan dapatkan es batu apalagi saat musim produksi ikan tinggi. Ya, kami terpaksa cari es batu yang dijual di rumah warga,” ungkapnya. 

Ia menuturkan, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perikanan harusnya tidak tinggal diam melihat kondisi kerusakan pabrik yang ada. Dengan segera memperbaiki sehingga nelayan tidak kesulitan mendapatkan es batu batangan. 

“Setahu kami hasil pabrik es ini memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah. Jika tidak diperbaiki ya mubazir sudah anggaran yang dikeluarkan untuk bangun namun tidak ada manfaat secara ekonomi baik untuk nelayan maupun PAD,” tegasnya. 

Gagal Kelola, Kata Akademisi

Rusaknya pabrik es milik Dinas Perikanan Sikka ini langsung mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan pemerhati nelayan Sikka. Salah satunya dari Akademisi. 

Yohanes Don Bosko, Dosen Perikanan UNIPA Maumere mengatakan, keberadaan pabrik es dalam sistem perikanan tangkap bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan infrastruktur kunci yang menentukan kualitas, nilai ekonomi, dan daya saing hasil tangkapan nelayan. 

Ia menuturkan, tersedianya es untuk nelayan di Sikka sangatlah penting. Pasalnya es menjaga suhu ikan tetap rendah sejak penangkapan hingga distribusi, sehingga mutu tetap terjaga dan harga jual tidak jatuh. 

“Ketiadaan es mempercepat penurunan kualitas, menekan pendapatan, dan melemahkan posisi tawar nelayan di pasar Keterbatasan akses terhadap es turut menggerus efisiensi operasional,” tegas Bosko. 

Akibat kerusakan pabrik es, kata Bosko, biaya produksi nelayan meningkat karena harus mencari es dari luar, bahkan memaksa pembatasan jarak dan durasi melaut. 

“Es kurang maka produktivitas menurun, sementara tekanan ekonomi semakin nyata. Posisi pabrik es seharusnya jelas sebagai layanan dasar yang menjamin keberlanjutan usaha perikanan, bukan sekadar proyek fisik yang selesai di atas kertas,” tuturnya. 

Menurut dia, realitas di Nangahure “justru memperlihatkan kegagalan tata kelola yang serius”. 

Pabrik es yang dibangun melalui anggaran Rp1,3 miliar pada tahun 2022 dan mulai beroperasi pada 2023 oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sikka berulang kali mengalami kerusakan hingga akhirnya tidak berfungsi pada Februari 2026.

“Kondisi ini tidak dapat lagi dianggap sebagai gangguan teknis, melainkan indikasi kuat bahwa perencanaan dan pengelolaan dilakukan tanpa fondasi yang memadai,” paparnya. 

Kondisi Pabrik Es di Nangahure, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat

Persoalan menjadi semakin problematik, lanjut Bosko, ketika transparansi pembangunan patut dipertanyakan. Informasi terkait perencanaan, spesifikasi teknis, hingga skema operasional dan pemeliharaan tidak terbuka secara memadai kepada publik. 

“Minimnya keterbukaan ini menimbulkan kecurigaan rasional mengenai kualitas perencanaan dan pelaksanaan proyek. Situasi tersebut membuka ruang terhadap dugaan bahwa proyek sejak awal tidak dirancang secara serius untuk berkelanjutan,” tegasnya. 

Secara tegas Bosko mengatakan, indikasi mangkraknya pabrik es semakin menguat ketika kerusakan berulang tidak direspons secara cepat dan sistematis. Ketiadaan langkah perbaikan yang jelas mencerminkan lemahnya pengawasan dan rendahnya akuntabilitas institusional. 

“Infrastruktur bernilai miliaran rupiah dibiarkan kehilangan fungsi tanpa kejelasan tanggung jawab, seolah tidak ada mekanisme kontrol yang bekerja,” katanya 

“Orientasi pembangunan yang hanya mengejar output fisik menjadi akar persoalan. Perencanaan yang mengabaikan kebutuhan operasional dan pemeliharaan menunjukkan kegagalan memahami prinsip life cycle management,” tandasnya. 

Selain itu ia menambahkan, tanpa perhitungan biaya siklus hidup aset, pembangunan hanya menghasilkan infrastruktur yang rentan rusak dan berujung terbengkalai. Kondisi ini menegaskan adanya jarak antara retorika pembangunan dan realitas di lapangan. 

“Narasi peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi kontradiktif ketika fasilitas dasar tidak dapat dimanfaatkan. Nelayan justru dipaksa menanggung dampak dari kebijakan yang tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak berkelanjutan. 

Ia berharap, adanya perubahan paradigma yang menjadi keharusan. Sehingga pembangunan sektor perikanan berorientasi pada keberfungsian, transparansi, dan akuntabilitas. 

“Dinas perikanan tidak cukup berperan sebagai pelaksana proyek, tetapi wajib memastikan setiap infrastruktur yang dibangun benar-benar bekerja dan memberi manfaat,” kata Bosco.

Kata Bosco, “kegagalan pabrik es di Nangahure bukan sekadar kerusakan fasilitas, melainkan cerminan dari tata kelola yang bermasalah. Indikasi mangkrak dan minimnya transparansi memperkuat urgensi evaluasi menyeluruh. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, Paulus Bangkur, saat dikonfirmasi Kaddes.net, Rabu 6 Mei 2026,membenarkan adanya kerusakan Pabrik Es Nangahure. 

“Benar pak, Pabrik Es Nangahure saat ini dalam kondisi rusak,” Kata Paul Bangkur. 

Ia menjelaskan, kerusakan pabrik es Nangahure terjadi pada bagian dinamo pabrik dan kini dalam tahapan perbaikan. 

Informasi dihimpun Kaddes.net, kehadiran pabrik es di Pantai Nangahure dapat mendongkrak peningkatan PAD Kabupaten Sikka sebesar Rp. 450 juta pertahun.*

Penulis: Tata Shinto | Editor: Sutomo Hurint

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *